Penguatan Inovasi di Provinsi Jateng untuk Penguatan SINas

Dalam upaya penguatan kemampuan inovasi nasional, Badan Litbang Daerah Prov Jateng akan mengembangkan pula SIDa. Pengembangan SIDa di Prov Jateng akan berbasis pada pembentukan dan penguatan cluster UMKM. Kegiatan yang difokuskan pada penguatan inovasi masyarakat dan teknologi ini akan pengembangan 35 cluster yang berbasiskan keunggulan daerah di seluruh Jateng. 

Tahun 2011 diharapkan 15 cluster UMKM dapat terbentuk, menyusul 20 cluster yang sudah ada. Demikian disampaikan Sugito, Kabid Pemerintahan dan Sosbud, dalam kata sambutannya pada acara diskusi mengenai penguatan inovasi di Semarang, tanggal 18 Februari lalu.

Selanjutnya, Dadit Herdikiagung, dalam paparannya mengenai kebijakan legislasi dalam penguatan SINas, menekankan pentingnya penyusunan cetak biru SINas. Adanya cetak biru SINas ini, diharapkan strategi dan tahapan pencapaian penguatan SINas dapat dirumuskan dengan baik. Demikian halnya dengan alternatif kebijakan dan legislasi yang diperlukan. Cetak biru SINas ini akan menekankan pada penguatan kolaborasi riset antara penghasil riset, di lembaga litbang dan perguruan tinggi dengan penggunanya, baik di dunia usaha, dan masyarakat.

Seminar 'Kebijakan Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi Badan Usaha' tanggal 26 Agustus 2010 di Universitas Udayana, merupakan upaya mendorong kerjasama riset yang lebih baik dengan dunia usaha, di samping perlunya mendorong peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi.

Yoes Soemaryono, Kabid Ekonomi Balitbangda menekankan mengenai perlunya keterpaduan kebijakan litbang dengan sektor lainnya, karena misi yang dijalankan balitbang seringkali tidak sesuai dengan dinas-dinas. Selain itu agar dihindari adanya ketergantungan masyarakat terhadap program litbang, kesan bagi-bagi dana agar dihindari. Sedangkan Hari Tri Hermawan, Kabid Praswil, mengatakan, kolaborasi riset dengan badan usaha sering tidak berhasil, karena R&Dnya sudah lebih maju. Selain itu pertimbangan HKI menjadikan riset di badan usaha lebih tertutup.

Enny, dari Biro Hukum Prov Jateng menyarankan agar pembentukan regulasi agar lebih fokus pada output dan prioritas daerah, misal ke Surakarta, Wonogiri. Oleh karenanya pembentukan regulasi, termasuk MOU agar dikoordinasikan dengan Biro Hukum Prov Jateng. Selanjutnya menurut Tjiptyono Lukito, Sekretaris Balitbang, pengembangan program SINas agar tidak hanya menggelindingkan konsep saja, tetapi agar diiikuti dengan langkah-langkah penerapannya, dan bentuk kegiatan kerjasama yang akan dilakukan. Selain itu pengembangan kerjasama harus dalam framework yang jelas, karena pemenuhan kebutuhan teknologi akan sulit direalisasikan tanpa adanya dukungan dana yang cukup. Pengembangan SINas dan SIDA menempatkan balitbang sebagai lembaga strategis dalam penyusunan kebijakan di daerah, sehingga koordinasi dengan Kementerian Ristek perlu dilakukan secara intensif, bukannya dengan balitbang Kementerian Dalam Negeri.

Yuniwati dari Kadinda Prov Jateng menginformasikan Kadinda sudah mempunyai lembaga incubator business, sebagai pusat pengembangan UKM. Namund emikian fokusnya masih pada pelayanan hukum dan pembinaan manajemen, untuk teknologi belum dilakukan. Menurut Yuniwati, linkages dengan penghasil teknologi belum berkembang, adanya data teknologi akan membantu pengembangan UKM di Jateng. Menurut Dwi Retno Lukiwati, dari LPPM Univ Diponegoro, kegiatan litbang banyak tersebar di berbagai lembaga, namun kolaborasi masih lemah dan masih perlu ditingkatkan. Pengembangan kolaborasi dengan peneliti internasional agar dilakukan secara lebih hati-hati, karena perlindungan terhadap komoditas unggul daerah, misal kambing Etawa masih belum ada aturannya.

Dalam penutupannya, Tjiptyono Lukito dan Soegito, menggaris bawahi beberapa hal, seperti perlunya peningkatan koordinasi Kementerian Ristek dan Balitbang Kementerian Dalam Negeri terutama dalam pengembangan kebijakan-kebijakan yang mengintegrasikan daerah. Selain itu, komunikasi dengan badan usaha masih perlu ditingkatkan lagi, demkian juga peran lembaga intermediasi di Kadin dalam mendorong kolaborasi riset.  (ad4-dep1/humasristek). www.ristek.go.id